Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Sabtu, 17 Juli 2020, dimulai dari permintaan maaf dari Menteri Luhut jika PPKM Darurat belum optimal.
Berikutnya ada berita tentang karyawan Garuda yang ingin temui Presiden Jokowi dan bos Bank Danamon yang menilai bisnis perbankan di Indonesia lebih menguntungkan ketimbang di Jepang. Lalu ada berita tentang PT Tokopedia angkat bicara soal penjualan vaksin palsu di dalam platformnya.
Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:
1. Luhut Minta Maaf Bila Penanganan PPKM Darurat Belum Optimal
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat belum optimal.
“Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal,” ujar dia dalam konferensi pers, Sabtu, 17 Juli 2021.
Luhut mengatakan bersama jajarannya, menteri, dan kepala lembaga akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran Covid-19 varian delta bisa diturunkan. Serta, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat bisa segera dilakukan.
Simak lebih jauh tentang PPKM Darurat di sini.
2. Ingin Temui Jokowi, Karyawan Garuda Sebut 1.104 Surat ke SBY Tak Direspons
Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan langsung duduk permasalahan yang membeli perusahaan pelat merah tersebut. Maskapai itu kini terancam berhenti beroperasi karena berada di ambang kebangkrutan.
“Kami berharap bisa ketemu langsung (Jokowi) untuk menyampaikan semuanya,” ujar Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty pada Tempo, Kamis, 15 Juli 2021.
Para karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama Garuda Bersatu (SEKBER) juga berharap Presiden Jokowi segera merespons surat mereka terkait langkah penyelamatan flag carrier tersebut.
Simak lebih jauh tentang Garuda di sini.
3. Bos Bank Danamon Sebut Bisnis Perbankan di RI Lebih Prospektif ketimbang Jepang
Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Yasushi Itagaki menilai bisnis perbankan di Indonesia lebih menguntungkan ketimbang di Jepang.
“Kami melihat tantangan fundamental yang lebih sulit di perbankan Jepang. Perbankan Indonesia lebih banyak kesempatan dan lebih menguntungkan,” kata Yasushi Itagaki, atau yang akrab disapa dengan Yas, Jumat, 16 Juli 2021.
Yas lalu menjelaskan adanya perbedaan suku bunga yang ditawarkan di Indonesia dan Jepang. Di Jepang, suku bunga bank sentral berada di level minus karena nasabah di negeri matahari terbit itu tidak banyak yang mengambil kredit dari bank.
Simak lebih jauh tentang Bank Danamon di sini.
4. Beredar Penjual Vitamin Palsu, Ini Langkah Tokopedia
PT Tokopedia angkat bicara soal penjualan produk kesehatan palsu di dalam platformnya. Tokopedia akan mengambil langkah ke jalur hukum dan menutup toko tersebut.
“Tidak hanya ditutup tokonya, penjual yang terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Kami terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memproses penjual-penjual seperti ini,” kata Vice President of Legal Tokopedia Trisula Dewantara dalam keterangan tertulis kepada Tempo pada Jumat, 16 Juli 2021.
Meskipun bersifat user generated content (UGC) , di mana setiap pihak dapat mengunggah produk secara mandiri, Tokopedia terus melakukan langkah-langkah agar setiap aktivitas dalam platform tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.
Simak lebih jauh tentang Tokopedia di sini.
5. Kasus Terus Melonjak, Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Naik jadi Rp 744,8 T
Pemerintah memutuskan menambah anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi Rp 744,75 triliun. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 699,43 triliun untuk kebutuhan tersebut.
Menurut Sri Mulyani, secara total terdapat penambahan anggaran Rp 45,32 triliun. Namun, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya mencapai Rp 55,21 triliun.
Simak lebih jauh tentang anggaran di sini.
